JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensupport langkah pemerintah berkaitan pembentukan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Sekarang ini, rancangan UU Tax Amnesty yang diinisiasi pemerintah itu tengah dibicarakan di DPR.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan kehadiran UU Tax Amnesty nanti untuk memberi kepastian pada beberapa harus pajak untuk membayar. Sebab, sekarang ini petugas pajak masihlah kurang efisien menagih keharusan mereka.
" UU pengampunan pajak yaitu sisi dari kepastian pada harus pajak yang sampai kini tak digerakkan oleh petugas pajak dengan cara benar, " kata Saut waktu di konfirmasi, Kamis (25/2/2016).
Bekas Staf Pakar Tubuh Intelijen Negara (BIN) itu mengatakn negara membutuhkan duit untuk menggenjot pembangunan melalui kepastian pajak yang nanti ditanggung dengan diputuskannya UU Tax Amnesty.
" Yang saya saksikan kita butuh duit untuk bangun melalui kepastian pajak. Di mana filosofinya seperti kepastian kumbang hisap madu, madunya bisa namun tak mengakibatkan kerusakan bunga, " tukasnya.
Wacana revisi UU KPK serta Masalah RUU Tax Amnesty mengemuka di parlemen nyaris berbarengan pada semester II 2015. Inisiator awal dari keduanya yaitu DPR. Bersamaan dengan menguatnya penolakan umum, pemerintah cuma mengakomodir pengampunan pidana pajak.
Mendekati akhir saat sidang 2015, berlangsung pergantian inisiator atas ke-2 RUU itu. RUU KPK tetaplah diinisiasi DPR, sedang RUU Pengampunan Nasional yang bertukar jadi RUU Tax Amnesty diputuskan jadi usulan pemerintah.
(adt)
No comments:
Post a Comment