Pansus Freeport Harus Segera Dibentuk dan Bekerja

JAKARTA - Usulan pembentukan Panitia Spesial (Pansus) PT Freeport Indonesia yang bergulir mulai sejak akhir 2015 baiknya selekasnya ditindaklanjuti untuk menyelidiki beragam masalah yang menyangkut perusahaan tambang emas serta tembaga yang berlokasi di Papua ini.

Kehadiran Pansus Freeport sekarang ini sangatlah krusial di dalam usaha Freeport Indonesia untuk beroleh perpanjangan izin ekspor yang selesai pada 28 Januari 2016, kepastian perpanjangan kontrak karya yang selesai pada 2021, serta gagasan divestasi 10, 64 % saham Freeport Indonesia pada th. itu.

 " Selekasnya bentuk serta secepat-cepatnya memanggil pihak-pihak berkenaan, seperti pimpinan Freeport Indonesia, Menteri ESDM Sudirman Said, serta mereka yang ikut serta dalam masalah Freeport, " kata pengamat hukum Margarito Kamis, Jumat (8/1/2016).

Satu diantara pertanyaan umum berkenaan semua perpanjangan izin serta kontrak Freeport Indonesia yaitu ada surat Sudirman Said bernomor 7522/13/MEM/2015 pada CEO Freeport McMoran James R Moffet tertanggal 7 Oktober 2015.

Surat itu adalah respon atas permintaan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia. Walau sebenarnya sesuai sama ketentuan perundang-undangan, tentang perpanjangan kontrak karya ini baru dapat dibicarakan pada 2019 atau dua th. saat sebelum kontrak karya selesai.

Tetapi, dalam suratnya, Sudirman menyampaikan bahwa sembari meneruskan sistem penyelesaian segi legal serta regulasi, pada intinya PT Freeport Indonesia bisa selalu meneruskan aktivitas operasinya sesuai sama Kontrak Karya sampai 30 Desember 2021.

Menurut Margarito, pembentukan Pansus Freeport itu supaya masalah jelas benderang serta tak berhenti pada permasalahan pertemuan pada pimpinan Freeport serta pimpinan DPR yang pada akhirnya menyebabkan kegaduhan. Status perkara ini sekarang ini baru hanya penyelidikan oleh Kejaksaan Agung.

Permasalahan Freeport yaitu masalah kedaulatan bangsa. Jadi, walau menyangkut perusahaan besar, namun tentang harga diri bangsa penting juga. " Karenanya pihak yang berkenaan serta terkait dengan Freeport mesti disuruhi info oleh Pansus, " tegasnya.

Menjawab pertanyaan, apakah kerabat Juiceuf Kalla yang pernah mengadakan pertemuan dengan pimpinan Freeport di AS, Jim Bob butuh di panggil? Menurut Margarito, panggil saja, Pansus dapat minta info info apa masalah Freeport, walau dari info yang didapat, pertemuan ini dikerjakan saat sebelum Kalla jadi Wapres.

Sedang Menteri ESDM Sudirman Said kata Margarito lantaran dia Menteri ESDM. " Vocal point permasalahan Freeport itu kan ada pada Menteri ESDM, " tuturnya.

Pada awal mulanya, pimpinan DPR Agus Hermanto pada akhir Desember menyampaikan, lantaran Pansus bakal dibuat memanglah butuh memanggil siapa juga yang mempunyai info serta keterikatan dengan masalah Freeport.

Tentang pertemuan pada keluarga Juiceuf Kalla, Aksa Mahmud (ipar Kalla) serta Erwin Aksa (keponakan Kalla), dengan bos Freeport McMoran James R Moffett dengan kata lain Jim Bob, menurut Agus Hermanto, tambah baik kalau pertemuan itu diselidiki oleh Pansus.

Support untuk pembentukan Pansus juga datang dari bekas Ketua DPR RI 2004-2009 Akbar Tandjung yang menyebutkan Pansus masalah Freeport butuh diwujudkan untuk buka bebrapa persoalan yang terakhir berlangsung.

 " Lantaran banyak simpang siur sebaiknya dibuat Pansus Freeport saja, kan seperti Pansus Pelindo juga untuk buka persoalan yang ada dengan cara jelas benderang, " simpul Agus.