Amnesti Din Minimi, Kapolri: Ada Syaratnya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan bahwa wacana pemberian amnesti presiden pada Din Minimi serta kelompoknya, membutuhkan kriteria.

 " Pemberian amnesti ini ada pertimbangan hukumnya. Seluruhnya ini ada kriterianya, apakah penuhi prasyarat (untuk diberikan amnesti) atau tak, " kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, di Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Sesaat sekarang ini kepolisian tengah mendata serta memverifikasi beberapa masalah kejahatan yang pernah dikerjakan oleh grup Din.

 " Kami tengah memverifikasi (tindak kejahatan) grup Din, " katanya.

Presiden Joko Widodo tengah memperhitungkan memberi amnesti untuk Nurdin Ismail dengan kata lain Din Minimi serta grup bersenjatanya di Aceh Timur, yang pada 28 Desember 2015 menyerahkan diri sesudah berdialog dengan Kepala Tubuh Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Sutiyoso.

Sesuai sama Undang-Undang Basic 1945, Presiden sebagai Kepala Negara memiliki hak memberi amnesti serta pemberian amnesti ini mesti memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomer 11 Th. 1954 perihal Amnesti serta Abolisi mengatakan Presiden, atas kebutuhan Negara, bisa berikan amnesti pada beberapa orang yang sudah lakukan suatu hal aksi pidana.

Presiden berikan amnesti sesudah memperoleh nasehat tercatat dari Mahkamah Agung yang mengemukakan nasehat ini atas keinginan Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum serta HAM).

Amnesti adalah satu pernyataan pada orang banyak yang ikut serta dalam satu tindak pidana untuk menghapus satu disebabkan hukum pidana yang muncul dari tindak pidana itu.

Amnesti itu diberikan pada beberapa orang yang telah maupun yang belum dijatuhi hukuman, yang telah maupun yang belum diselenggarakan pengusutan atau kontrol pada tindak pidana itu.

Presiden Jokowi menyebutkan pemerintah bakal memberi amnesti untuk grup Din Minimi sesudah lewat sistem yang ditetapkan.

 " Kelak bakal kita berikanlah namun ada prosesnya, " kata Presiden Jokowi dalam lawatan akhir th. 2015, saat meninjau Pasar Lokal Keyabi di Kabupaten Nduga, Papua, Kamis, 31 Desember 2015.