Protes Intervensi Oknum TNI, Warga Demo di KPUD Kepri

JAKARTA - Beberapa ratus saksi serta simpatisan pasangan calon gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nomer dua, mendatangi kantor KPUD Batam, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk turut dengarkan rapat pleno yang semestinya terbuka untuk umum.

Kehadiran mereka untuk menampik campur tangan aparat oknum TNI AD dalam Pilkada Kepri lantaran banyak aparat TNI AD yang dikerahkan di TPS, PPS, PPK serta KPUD. Tetapi, KPUD Propinsi Kepri menampik mengakomodir hasrat orang-orang untuk turut dengarkan rapat pleno, serta menempatkan pagar berduri untuk menghindar warga masuk ke halaman Kantor KPUD.

 " Kami ada disana tidak cuma untuk mengawal hasil perhitungan nada dari kecurangan, namun juga dengan cara tegas menampik sekalian mengemukakan penolakan kami pada campur tangan oknum TNI AD dalam Pilkada Kepri, " tutur satu diantara saksi, Partogi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Beberapa massa yang ada dalam demo itu, adalah saksi dari sebagian partai yang terintimidasi, serta orang-orang resah bakal intervensi dari oknum TNI AD itu. " Yang melindungi TPS kan pekerjaan polisi bukanlah pekerjaan TNI, itu saksikan didalam KPU ada konsentrasi TNI AD dengan laras panjang, " tuturnya.

Pada awal mulanya, DPP PDI Perjuangan, partai pendukung pasangan SAH lewat Sekretaris Tubuh Pertolongan Hukum serta Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDIP, sudah temukan beragam rangkaian momen keterlibatan oknum anggota TNI dalam politik praktis di pilkada serentak yang pantas disangka dengan cara struktural/komando untuk mengondisikan kebutuhan spesifik, seperti berlangsung di Kepulauan Riau.

Ketua Bagian Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menyampaikan, pihaknya telah melaporkan hal itu ke Bawaslu untuk ditindak lanjuti. " Kami telah melaporkan ke Bawaslu, serta mereka lakukan verifikasi atas laporan keterlibatan oknum anggota TNI AD itu, " tutur Trimedya.

Walau sebenarnya pada awal mulanya, Presiden Joko Widodo juga sudah mengingatkan TNI tidak untuk bermain politik praktis. Hal semacam itu di sampaikan waktu Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu 16 Desember 2015.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo meminta TNI tunduk serta setia pada presiden juga sebagai sebagai panglima paling tinggi TNI, dan tak bermain politik praktis. " Jadi memanglah ada landasan presiden bicara seperti itu. TNI serta polri mesti netral, " tutupnya.