PAPUA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengira masalah keamanan di Poso berniat dipelihara. Oleh karenanya, penyaluran dana keamanan disana butuh diaudit.
“Ada pihak-pihak yang berniat melindungi bara selalu menyala di Poso. Karenanya Komnas HAM menekan Pemerintah Pusat selekasnya mengusut dana-dana keamanan di Poso, " tutur Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani.
Ia juga menyesalkan tindakan kriminil yang menewaskan seseorang anggota TNI dari Yonif 712 Wiratama Manado, Sulawesi Utara, waktu tengah berpatroli di Km. 7, Dusun Styletri, Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, pada Minggu 29 November 2015.
Siane mengharapkan TNI yang bertugas di Poso tak terpancing serta terus lakukan pola perlakuan lewat pendekatan persuasif tanpa ada kekerasan.
“Saya menginginkan TNI tak merubah pendekatan persuasif seperti yang sampai kini dikerjakan serta sudah pasti mesti diusut serta diinvestigasi siapa yang lakukan penembakan itu. ” katanya.
Komisioner Komnas HAM sendiri telah bersua warga Poso. Akhirnya di ketahui bahwa warga disana telah capek serta jemu dengan beragam perseteruan.
''Mau operasi hingga jilid berapakah Poso? Telah kian lebih 15 th., telah beberapa ratus jilid operasi keamanan namun poso terus bergolak, yang lalu jadikan juicetifikasi supaya dana semakin mengalir deras ke Poso. Janganlah lagi ada korban nyawa masyarat yg tidak bersalah, termasuk juga aparat-aparat yang disana, " ucap Siane.
No comments:
Post a Comment