JAKARTA - Pengamat Politik dari Kampus Paramadina, Hendri Satrio menilainya, revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ujian berat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, prinsip pemberantasan korupsi di masa Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tengah dinanti oleh semua orang-orang di Indonesia.
" Prinsip Pemerintahan Jokowi pada pemberantasan korupsi begitu ditetapkan oleh pengesahan RUU ini. Mudah-mudahan Jokowi memperoleh panduan yang pas. Jokowi mesti tegas pada prinsip anti-korupsinya, " kata Hendri waktu berbicang dengan Sikibet.info, Sabtu (20/1/2016).
Menurut Hendri, Presiden Jokowi mesti keluarkan catatan keras pada gagasan pergantian UU instansi antirasuah. Hingga, bekas Wali Kota Solo itu diimbau untuk lakukan negosisasi pada DPR manfaat menampik gagasan pergantian UU itu.
" Semoga pemerintah keluarkan catatan keras serta dapat lakukan lobi untuk menampik RUU, kan banyak yang menampik, " imbaunya.
Menurut Hendri, sekarang ini sudah berlangsung tarik menarik kebutuhan politik pada pemberantasan korupsi di instansi antirasuah.
Ia mengharapkan serta mendoakan Presiden Jokowi supaya bisa memutuskan yang pas pada wacana pergantian ketentuan di KPK.
" Ada tarik menarik kebutuhan yang tinggi sekali untuk pergantian UU KPK. Gampang mudahan Jokowi dapat lulus ujian ini, mari kita doakan, " tutupnya.
(adt)
No comments:
Post a Comment