Diduga Korupsi, Kejati Bali Didesak Periksa Bupati Buleleng

DENPASAR – Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali oleh Komune Orang-orang Buleleng atas sangkaan masalah korupsi dana penyertaan modal th. 2013.

Terkecuali dilaporkan Komune Orang-orang Buleleng, ia juga dilaporkan Instansi Swadaya Orang-orang Komunitas Perduli Orang-orang Kecil (LSM-FPM).

Ketua LSM-FPM, Gede Suardana menyebutkan, bupati Buleleng sudah tidak mematuhi ketentuan daerah (perda) penyertaan modal. Putu Agus Suradnyana disangka sudah tidak mematuhi PP No 58 Th. 2005 Pasal 75.

Duit rakyat sejumlah Rp1, 2 miliar digelontorkan pada PD Swatantra cuma dengan SK Bupati. Walau sebenarnya, di Perda mengenai Swatantra No 8 Th. 1998 cuma tercatat Rp75 juta untuk digelontorkan dalam penyertaan modal.

 " Mengapa bupati ini berikanlah duit sebesar Rp1, 2 miliar serta dia berani melabrak perda. Kami tegaskan, ini ada aroma kolusi serta korupsi. Kami mengira bupati ini ada kongkalikong dengan PD Swatantra, " serunya di Kejati Bali, Denpasar, Kamis (25/2/2016).

Tanda-tanda ada korupsi itu begitu kuat. Menurut dia, bupati Buleleng mulai sejak awal telah membuat sewa mobil untuk SKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bekerja bersama dengan PD Swatantra.

Gede Suardana mengungkap, dalam mengajukan proposal, PD Swatantra memohon pembeliaan bibit sapi serta kambing untuk diberikan pada petani. Diluar itu, ada juga dana peremajaan cengkih serta kopi yang diserahkan dalam proposal itu.

 " Namun, sebenarnya itu tak ada. Malah dana itu dibelikan mobil Avanza serta Innova. Ditambah lagi (mobil) disewakan pada SKPD di Buleleng. Bahkan juga, mereka juga meminjam duit beberapa puluh miliar pada bank daerah, " katanya.

Ia menyatakan, PD Swatantra memakai duit itu untuk beli 71 mobil. Pembelian mobil bahkan juga dikerjakan tanpa ada lewat tender.

 " Mereka beli mobil dengan cara tunai. Bupati Buleleng terkecuali kami sangka ada kongkalikong, dia juga sudah mematikan usaha rental di lokasi kita, " tuturnya.

Gede Suardana menjelaskan, bupati Buleleng juga lakukan pemborosan dana APBD lantaran menyewa mobil-mobil itu sepanjang dua th..

 " Karenanya, kami menekan Kejati Bali untuk sesegera mungkin saja mengecek bupati Buleleng, " serunya.

(adt)