Presiden Jangan Tunda Lagi Reshuffle Kabinet

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diinginkan tidak tunda lagi tindakan lakukan perubahan (reshuffle) kabinet kerja supaya memberi situasi kondusif untuk kondisi politik nasional manfaat menyokong perkembangan perekonomian.

“Secara keseluruhnya tak baik bila reshuffle step II ini dipending selalu. Tak ada argumen tidak untuk lakukan perubahan cabinet. Terlebih dihubungkan karenanya ada referensi Pansus Pelindo II atau kisruh perpanjangan Freeport, ” tutur pengamat politik Margarito, Senin (4/1/2016).

Menurut dia, bila perubahan kabinet dikerjakan secepat-cepatnya dapat memberi harapan baru untuk orang-orang. “Harus dituntaskan selekasnya. Janganlah dilewatkan terombang-ambing dengan ketidakpastian orang-orang, ” tegasnya.

Disamping itu, Ketua Presidium Gerakan Aktivis untuk Reformasi serta Demokrasi (ProDem), Andrianto merekomendasikan ada titik kompromi pada eksekutif serta legislatif supaya keadaan politik nasional lebih kondusif.

Dia merekomendasikan, Jokowi mengikuti pemerintahan terdahulu waktu masalah Bank Century diselidiki DPR. “Kala ini kan ada menteri yang ditukar untuk meredakan situasi. Nah, itu sebaiknya direspons referensi dari Pansus Pelindo II ini, ” tuturnya.

Sedang Ketua Panitia Spesial (Pansus) Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka menyebutkan, referensi Pansus Angket DPR perihal Pelindo II tidak dapat serta tidak bisa dilihat juga sebagai usaha untuk menjatuhkan orang per orang.

 " Bila Presiden berkehendak menjaga menteri dengan catatan kekeliruan fatal seperti ini, pasti ini yaitu hak prerogatifnya juga sebagai Presiden, tetapi pasti ada konsekwensi konstitusional juga yang sangkanya diperhitungkan dengan cara arif serta bijak oleh Presiden juga sebagai pimpinan nasional, " tegasnya.