Presiden Harus Dengar Aspirasi Publik untuk Copot Jaksa Agung

JAKARTA - Orang-orang inginkan instansi Kejaksaan Agung (Kejagung) di pimpin oleh orang yang kredibel serta profesional.

Pakar hukum serta pengajar Kampus Indonesia (UI) Akhiar Salmi menyampaikan pandangan serta masukan orang-orang yang menginginkan ada perubahan Jaksa Agung HM. Prasetyo butuh memperoleh perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena perombakan kabinet (reshuffle) adalah hak prerogatif presiden.

 " Masukan orang-orang ini dapat jadi alat ukur, terkecuali penilaian yang dikerjakan oleh tim presiden pada semua kemampuan menteri. Jadi, walau subjektif, tetapi bila sebagian besar orang-orang memiliki pendapat pentingnya Jaksa Agung ditukar, ini mencerminkan pandangan umum, " kata Akhiar saat disuruhi responnya, Jumat (8/1/2016).

Akhiar mengungkap, dengan cara pribadi, dianya inginkan supaya Kejagung serta Kemenkumham di isi oleh orang orang profesional yang terlepas dari kebutuhan politik parpol. " Atau profil yang dengan cara rekam jejak telah tunjukkan kepemimpinannya cuma untuk kebutuhan bangsa, " katanya.

Dia memberikan, posisi Jaksa Agung HM Prasetyo yang datang dari Partai Nasdem senantiasa dihubungkan dengan pandangan umum bahwa yang berkaitan tak bebas dari kebutuhan politik serta bakal memengaruhi aksi serta keputusannya.

Juga sebagai catatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi beberapa waktu terakhir melaunching hasil penilaian akuntabilitas serta kemampuan instansi negara. Dari 77 instansi negara/pemerintah, Kejaksaan Agung mempunyai kemampuan serta akuntabilitas yang terburuk (peringkat 77).

Diluar itu, sosok Prasetyo juga disangka berkenaan dengan skandal dana bansos di Sumatera Utara (Sumut) yang perkaranya diakukan oleh KPK.

Berkenaan profil pengganti Prasetyo, di kelompok mass media mengedar beberapa nama yang dikira layak. Mereka yaitu Hamdan Zoelva (bekas Ketua Mahkamah Konstitusi), Machfud MD (bekas Ketua Mahkamah Konstitusi), politisi PKS Al-Muzammil Yusuf, serta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Widyopramono.

Sesaat pengamat hukum Margarito Kamis juga menyatakan bahwa kemampuan Jaksa Agung terkecuali jelek juga mempunyai rapor merah. " Yang menilainya merah atau rendah pemerintah sendiri dalam hal semacam ini hasil pelajari Kementerian PAN serta Reformasi Birokrasi. Jadi bila Jaksa Agung tidak ditukar jadi menyebabkan pertanyaan, " kata Margarito.

Margarito menyebutkan, reshuffle yaitu hak prerogatif Presiden, namun hak ini mesti digerakkan Presiden untuk kebutuhan rakyat serta rakyat dan pemerintah telah menilainya jaksa agung berkinerja jelek. " Jadi, buat apa lagi dipertahankan, jadi dapat jadi kendala untuk pemerintah ke depan, " tukasnya.