PPP Siapkan Muktamar Islah

MEDAN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempersiapkan muktamar islah untuk menjadikan satu dua kubu yang berpolemik serta memperoleh kepengurusan yang berlegitimasi.

 " Bukanlah muktamar mengagumkan, namun muktamar islah, " kata Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar di Medan, Jumat, (8/1/2016).

Menurut Hasrul, dengan keluarnya SK Menkumham tertanggal 7 Januari 2016 yang mencabut SK pengesahan pengurus PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy, bermakna kepengurusan parpol ini kembali ke hasil Muktamar Bandung pada 2011 yang diketuai Suryadharma Ali juga sebagai ketua umum serta Romahurmuziy juga sebagai sekretaris jenderal.

Dengan SK Menkumham ini, tak ada kepengurusan PPP yang lain lantaran pengurus hasil Muktamar Jakarta yang di pimpin Djan Faridz juga tak mempunyai legalitas lantaran tak memperoleh pengesahan dari pemerintah.

Kepengurusan di daerah yang terbentuk dalam setahun paling akhir juga tak berlaku lagi lantaran kembali ke kepengurusan yang dimandatkan DPP hasil Muktamar Bandung.

 " Dengan SK Menkumham ini, ke-2 DPP telah tak ada lagi, kosong, telah 'almarhum', " tuturnya.

Dipandang dari perubahan yang ada, pihaknya menilainya pemerintah berkemauan kubu yang ada pada PPP selekasnya berdamai serta menyatu.

Karenanya, pihaknya mempersiapkan muktamar islah untuk mendamaikan serta menjadikan satu dua kubu yang sampai kini mengklaim juga sebagai DPP yang sah.

 " Keduanya mengakui paling benar. Sebenarnya, SK Muktamar Surabaya telah dicabut, sedang SK Muktamar Jakata tak pernah dikeluarkan. Ini berarti, pemerintah mau PPP berdamai, " kata Hasrul.

Ia menyampaikan, muktamar islah itu adalah jalan tengah, sekalian jalan keluar paling baik dalam merampungkan perseteruan internal serta menjadikan satu kader PPP.

Untuk mewujudkan gagasan ini, DPP PPP hasil Muktamar Bandung bakal selekasnya lakukan konsolidasi untuk membuat kepanitiaan muktamar islah.

Pihaknya bakal menjumpai tokoh-tokoh senior serta pemangku kebutuhan PPP, termasuk juga mendekati kubu Romahurmuziy serta kubu Djan Faridz.

Dalam muktamar islah itu, Romahurmuziy serta Djan Faridz bisa mencalonkan diri untuk jadi ketua umum parpol berlambang Ka'bah ini.

 " Romahurmuziy serta Djan Faridz bisa mencalonkan diri, yang tentu saya tak mencalonkan diri, serahkan pada yang muda-muda saja, " tuturnya.

Saat disinggung tentang Pelaksana Ketua Umum DPP PPP lantaran Suryadharma Ali berhalangan menggerakkan pekerjaan, Hasrul Azwar menyebutkan, permasalahan ini dikerjakan sesuai sama AD/ART PPP.

Dalam kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung, ada empat wakil ketua umum yang memiliki hak jadi pelaksana bila ketua umum berhalangan dalam menggerakkan pekerjaan.

Ke empat Wakil Ketua Umum PPP itu yaitu Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi, Lukman Hakim Syaifuddin, serta Hasrul Azwar.

Dua wakil ketua terkendala ketentuan yaitu Suharso Monoarfa sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden serta Emron Pangkapi sebagai komisaris satu diantara BUMN.

Bermakna Wakil Ketua Umum PPP yang punya potensi jadi pelaksana yaitu Lukman Hakim Syaifuddin yang menjabat Menteri Agama RI serta Hasrul Azwar sebagai anggota Komisi III DPR RI.

Walau meyakinkan akan tidak mencalonkan diri juga sebagai ketua umum, namun Hasrul Azwar mengakui bergembira lantaran bisa berkomunikasi dengan Romahurmuziy serta Djan Faridz.

 " Saya tak kemana-mana, namun keduanya (Romahurmuziy serta Djan Faridz) mengaku saya, " tutur Hasrul.

Bekas Ketua DPW PPP Sumut ini menginginkan semua kader serta simpatisan PPP untuk mengerti permasalahan itu dengan arif serta bijaksana lantaran mempunyai tujuan untuk melakukan perbaikan citra parpol berasaskan Islam itu.

 " Serahkan penyelesaian permasalahan itu pada DPP Muktamar Bandung tidak ada rasa menaklukkan atau memenangkan satu grup, " tutur Hasrul.