Kodifikasi UU Tawaran untuk Perbaiki Sistem Pemilu

JAKARTA - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto menyatakan, kodifikasi adalah satu diantara tawaran untuk melakukan perbaikan system Pemilu yang dari th. ke th. bergulat pada masalah yang sama. Dimana, kata dia, ketentuan perundang-undangan memberi desakan tidak sama pada masalah yang sama.

Ia mencontohkan, UU Nomer 42 Th. 2008 perihal Penentuan Umum Presiden serta Wakil Presiden mengatur dengan cara tegas masalah saksi pelanggaran money politik, sesaat UU Pilkada sekalipun tidak berikan sanksi pada money politik. Jadi butuh dikerjakan kodifikasi atau mengabungkan jadi satu UU.

 " Saya sangka butuh lakukan kodifikasi sebagai jawaban untuk lakukan penyempurnaan pada system Pemilu kedepan, " tuturnya dalam info pers di terima Sikibet.info, Selasa (12/1/2016).

Pernyataan ini di sampaikan Didik saat berbarengan Direktur Eksekutif Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani serta pengurus Sekretariat Berbarengan Kodifikasi UU Pemilu berjumpa Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy dan sebagian anggota DPR RI di Kantor PKB hari itu.

Kodifikasi pada system Pemilu, papar Didik, utama dikerjakan lantaran perbincangan masalah Pemilu bakal berlangsung saat lakukan kajian masalah system. Termasuk juga menyangkut masalah saat maupun jadwal penyelenggaraan, besaran daerah penentuan, formula, perolehan kursi ambang batas, cara pencalonan, cara pemberian nada serta cara penetapan calon dipilih.

 " Bila kita sudah mengulas ketujuh masalah itu dari pertama, jadi perbincangan itu tak perlu lagi berlangsung. UU Pemilu yang tambah baik bakal kita hasilkan, " ucapnya.

Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding menyampaikan, kunjungan Sekretariat Berbarengan, Perludem serta Puskapol UI bisa menaikkan wawasan semua pengurus serta anggota DPR RI dari PKB.

 " Terlebih untuk anggota DPR RI yang ada di Komisi II DPR RI, Tubuh Legislasi serta beberapa tenaga pakar, " tuturnya.

Dari apa yang di sampaikan itu, kata Sekjen, pasti mempunyai tujuan lakukan penyempurnaan pada system Pemilu di Indonesia. Dengan lakukan penggambungan empat Undang-undang (UU) berkenaan ke satu UU, yaitu UU Nomer 42 th. 2008 perihal Penentuan Umum Presiden serta Wakil Presiden, UU Nomer 15 th. 2011 perihal Penyelenggaraan Pemilu, UU Nomer 8 th. 2012 perihal Penentuan Umum, UU Nomer 1 th. 2015 serta UU No 8 Th. 2015 perihal Penentuan Gubernur, Bupati serta Wali Kota (Pilkada).

 " Sekali lagi itu baru pada step dengarkan, belum pasti menyepakati lantaran PKB butuh lakukan rapat terlebih dulu dalam memutuskan berkenaan hal semacam ini, " tuturnya.