JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbang untuk menghapuskan dana masukan. Pasalnya, dana masukan ini adalah satu diantara celah untuk berbuat korupsi.
Satu diantara misalnya yaitu operasi tangkap tangan (OTT) yang dikerjakan KPK pada anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti. Politikus PDIP ini dicokok KPK lantaran memainkan dana masukan untuk proyek infrastruktur di Ambon, Maluku.
Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) menyampaikan, pihaknya tengah pikirkan apakah pemberian dana masukan efisien atau tak. Oleh karenanya, DPR bakal membahas lagi dana masukan.
" Saya tengah pikirkan serta telah ada komunikasi dengan rekan-rekan fraksi namun ini mesti kita putuskan berbarengan, bila menyingkirkan 100 % hal seperti itu tidak mungkin saja, " tuturnya di Kompleks DPR, Jakarta (28/1/2016).
Sekarang ini kata dia, dana masukan sudah beralih rencana jadi Usulan Program Pembangunan Daerah Penentuan (UP2DP) dimana dana masukan tak dipegang segera oleh anggota dewan tetapi oleh pemerintah daerah.
" Saya telah minta ke Kemenkeu supaya dibikin mekanisme. Jangan pernah anggota dewan banyak yang tersandung hukum lantaran main-main dana, " katanya.
Menurutnya, cara ini mesti disempurnakan hingga merubah pemahaman orang kalau parlemen yaitu sarang koruptor.
" Anggota dewan sesuai sama UU MD3 memanglah mesti memperjuangkan masukan dapilnya, saya ingin meyakinkan caranya betul-betul pruden kalau duit itu tak disentuh anggota dewan. Saya tidak ingin memberi daftar orang yang pada akhirnya dimaksud parlemen sarang koruptor, " ujarnya.
(adt)
No comments:
Post a Comment