JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil keputusan status tersangka pada Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono (SMH) serta anggota DPRD Banten Tri Satria Santosa (TSS), dan Direktur Banten Global Development Ricky Tampinong.
Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi, menuturkan, berdasar pada dari hasil kontrol selesai instansi antirasuah lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada mereka, ketiganya disangka kuat lakukan tindak pidana korupsi untuk memuluskan Ketentuan Daerah (Perda) di Banten dalam sistem pembuatan bank.
" Tiga orang ini barusan usai lakukan serah terima duit disalah satu restoran di Serpong, Tangerang. Lantas dikerjakan penangkapan setelah itu dibawa ke gedung KPK untuk melakukan kontrol, " kata Johan Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/12/2015).
TSS, lanjut Johan, diputuskan juga sebagai tersangka disangka tidak mematuhi pasal 12 huruf a atau b atau 11 UU 31Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-undang Nomer 20 th. 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
Sesaat, SMH juga jadi tersangka penerima suap. Dia disangka tidak mematuhi pasal 12 huruf a atau b atau 11 UU 31Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-undang Nomer 20 th. 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Lalu, RT jadi tersangka pemberi suap. Dia tidak mematuhi pasal 5 ayat 1 a atau b atau 13 UU 31Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-undang Nomer 20 th. 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. " Ini terkait dengan memuluskan pengesahan RAPBD 2019, di mana didalamnya ada terkait dengan bank daerah Banten.
Modus operandinya berkiatan dengan itu. Telah diputuskan tiga tersangka, tanda bukti dari TKP yaitu duit berbentuk dolar pecahan USD100 sejumlah 11 ribu. Sesaat untuk pecahan rupiah sejumlah Rp60 juta. Serta duit ini ada didalam tas mereka, " ujarnya.
No comments:
Post a Comment