JAKARTA - Pemenuhan tempat tinggal dinas prajurit bisa berekor perseteruan pada keturunan personel TNI dengan anggota aktif. Karenanya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Mulyono menyatakan akan menertibkan beberapa tempat tinggal dinas manfaat menanggung kesejahteraan anak buahnya.
" Untuk (prajurit) yang telah wafat telah tak dapat (tempati tempat tinggal dinas), ini bukanlah tak menghormati, " tutur Mulyono di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).
Bekas Pangkostrad ini memberikan, pemenuhan rumas dinas, adalah satu diantara aspek untuk tingkatkan kesejahteraan prajurit. Mulyono tidak mengingkari ada tempat tinggal dinas yang dihuni oleh penghuni yg tidak memiliki hak seperti keturunan prajurit, terutama sang purnawirawan beserta istrinya (warakawuri), sudah wafat dunia.
" Nah kita tertibkan, sekarang ini yang telah tak memiliki hak bakal terus kita tertibkan. Puwanirawan serta warakawuri masih tetap bisa. Namun bila telah tak ada, keturunannya tak bisa lagi, " paparnya.
Ia juga menyatakan, pertimbangan kemanusiaan dibalik penertiban, sekalipun tak dapat dipakai. Terutama argumen itu malah bikin prajurit lain tempati tempat tinggal sewa. Mulyono mengakui, masalah tempat tinggal dinas jadi poin kajian pada rapim TNI AD 2015.
" Pertimbangan kita, banyak prajurit yang masih tetap aktif tidak bisa tempat tinggal. Manusiawi mana prajurit yang memiliki hak namun masih tetap sewa di luar, sedang yang telah tak memiliki hak masih tetap tempati?, " sambungnya.
Disamping itu, Kadispenad, Brigjen TNI Sabrar Fadhilah menyebutkan sejumlah 450 ribu prajurit aktif yang memiliki hak tempati tempat tinggal dinas. Tetapi, cuma 120 ribu yang baru memperoleh tempat tinggal harusnya dapat mereka tinggali.
" Jumlah ada 180 ribu tempat tinggal dinas, itungan kasar, prajurit ada 450 ribu. Nah, yang tempati 120 ribu, " tukasnya.
No comments:
Post a Comment