SK Kepengurusan Golkar kubu Agung Resmi Dicabut

JAKARTA - Kementerian Hukum serta HAM (Kemenkumham) resmi mencabut SK Kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono atau hasil Munas Ancol, Jakarta. Ketentuan ini di ambil sesuai sama putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

 " Benar ini. Cepat juga anda dengar suatu hal? " kata Menteri Hukum serta HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly waktu di konfirmasi Okezone, Kamis (31/12/2015).

Tetapi, Yasonna tidak menuturkan dengan cara terang apakah SK itu telah di kirim ke semasing kubu di Golkar yang berkonflik. Demikan juga, apakah SK Kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie dengan kata lain Ical atau hasil Munas Bali telah dikeluarkan.

Pada awal mulanya, waktu didapati selesai acara peresmian Gedung baru KPK, Yasonna meyakinkan akan keluarkan SK Kepengurusan Golkar kubu Ical kurun waktu dekat itu.

 " Nah tunggulah hari mainnya, kurun waktu dekat, " kata Yasonna selesai menghadiri peresmian Gedung baru KPK, Selasa 29 Desember 2015.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meminta seluruhnya pihak untuk tenang, terlebih kubu Ical. Menurutnya, surat pengesahan kepengurusan Golkar kubu Ical pasti pihaknya mengeluarkan.

 " Pokoknya tenang-tenang saja. Pasti ada, " tandas dia.

Seperti di ketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permintaan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie berkenaan sengketa kepengurusan. MA mengambil keputusan kepengurusan Golkar yang sah yaitu hasil Munas Riau, dengan Ketua Umum Aburizal serta Sekjen Golkar Idrus Marham.

Pada amar putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN) serta memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Majelis Hakim diketuai oleh Dr Imam Soebchi dengan anggota Dr Irfan Machmudin serta Supandi.