Periksa Herman Hery, Polda NTT Belum Minta Izin Presiden

JAKARTA- Perwira Dit Resnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) AKBP Albert Neno melaporkan Anggota Komisi III DPR-RI Herman Hery ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) lantaran sudah menfitnah serta mengancamnya pada Jumat 25 Desember 2015 lantas.

Kepala Bagian Humas Polda NTT AKBP Jules Abraham Abas menyampaikan, sekarang ini laporan itu tengah diolah penyelidikan serta pengumpulan alat bukti.

“Untuk masalah pengancaman yang dilaporkan Pak Albert Neno untuk sekarang ini tengah dalam sistem penyelidikan serta pengumpulan alat bukti, ” kata Jules Abraham pada Sikibet.

Berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi September 2015 lantas, untuk mengecek anggota DPR mesti lewat izin Presiden. Hal semacam ini dikerjakan selesai MK mengabulkan judicial review atas UU MD3 yang pada awal mulanya menyebutkan kontrol mesti seizin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Tetapi, menurut Jules Abraham sekarang ini penyidik masih tetap konsentrasi menghimpun alat bukti untuk masalah itu.

“Sesuai putusan MK memanglah seperti ini (mesti izin presiden). Tetapi sekarang ini penyidik Polda NTT masih tetap konsentrasi pada pengumpulan alat bukti serta kemungkinan mesti dikerjakan kontrol pada saksi pakar baik pakar ITE, pakar bhs, pakar nada serta linguistik serta pakar yang lain, ” sambungnya.

Menurut dia sekarang ini penyidik belum bakal meminta izin Presiden Joko Widodo untuk mengecek Herman Hery.

“Penyidik belum secepat ini meminta izin presiden untuk kontrol terlapor. Kelak bilamana telah dibutuhkan untuk mengambil info serta mengecek terlapor barulah bakal dikerjakan keinginan izin presiden, ” ujarnya.