Legislator Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan Bebas Visa

JAKARTA – Pemberian bebas visa kunjungan pada banyak negara memperoleh perhatian Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanti. Dia menilainya pemberian bebas visa kunjungan pada banyak negara tunjukkan langkah cemas pemerintah untuk tujuan wisata.

Ia juga meminta pemerintah lakukan pelajari dengan memperhitungkan segi politik, pertahanan, budaya serta ekonomi. Termasuk juga dengan jeli memperhatikan efeknya untuk kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba serta terorisme.

Hal semacam itu di sampaikan anggota terus Inter-Parliamentary Union (IPU) Standing Committee on United Nations Affairs itu, di Jakarta, hari itu, menyusul gagasan pemerintah untuk memperluas negara penerima sarana bebas visa jadi 174 negara.

“Ini bentuk kepanikan Menteri Pariwisata saja untuk kejar tujuan 20 juta wisatawan, walau sebenarnya dari pengalaman Indonesia sampai kini, kehadiran wisman ini tak terlampau di pengaruhi oleh bebas visa namun ada something wrong, termasuk juga bagaimanakah kiat marketing kita, baik ini promosi serta branding, ” sambung Evita yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (Incca), Kamis (24/12/2015).

Juga sebagai misal th. 2000 jumlah wisatawan ke Indonesia ini sejumlah 5 juta, lantas 2008 cuma naik jadi 6, 4 juta, serta 2014 lantas jadi 9, 4 juta. Dahulu th. 1983 lewat Kepres Nomer 15 Th. 1983 perihal Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan juga sudah ditempuh untuk memberi bebas visa untuk wisatawan yang bertandang ke Indonesia, tetapi kunjungan wisatawan tak terlampau naik penting yaitu dari 638. 901 orang (1983) jadi seputar 683. 000 (1984).

Begitupun bila dipandang dari perubahan semester paling akhir 2015 itu, atau sesudah kebijakan bebas visa ini dikerjakan lewat Perpres Nomer 69 Th. 2015, buktinya tak juga mempunyai daya ungkit besar, karena sampai 2015 kemungkinan jumlah kunjungan wisman cuma seputar 10 juta tak terlampau mengagetkan dibanding th. 2014 yang jumlahnya 9, 4 juta.

Evita juga heran penentuan negara bebas visa juga sangatlah tak jeli, mengingatkan bahwa sampai kini pasar wisata Indonesia ini telah terpola yaitu dari ASEAN, Asia, Australia, Eropa, serta Amerika.

“Sangat tak lumrah bila negara yang menyumbang cuma 1. 000 wisatawan per th. juga diberikan sarana ini, ” sambungnya.

Di bagian lain, Evita juga megkritik pemberian saat kunjungan jam rata 30 hari. Hal semacam itu beresiko pada semakin banyak masalah cyber crime serta narkoba di Indonesia th. 2015 itu dengan melibatkan beberapa orang asing.

“Kalau kita nilai warga negara ini banyak ikut serta kriminil disini kita dapat pula mempersingkat saat kunjungan cuma 14 hari, ” tuturnya.

Evita bahkan juga meminta Rizal Ramli untuk memberi info yang clear tentang berapakah sesungguhnya jumlah negara yang bakal diberikan sarana bebas visa ke depan. Karena apa yang diterangkan dalam jumpa pers ataupun didalam perpres pada awal mulanya berlainan. Perpres Nomer 69 Th. 2015 memberi bebas visa untuk 45 negara, lalu Perpres Nomer 104 Th. 2015 dirubah jadi 75 negara. Lantas tuturnya beralih lagi jadi 174 negara.

“Jumlah negara ini membingungkan. Cobalah diterangkan dengan baik hingga umum clear. Selalu jelas jumlah 174 ini benar-benar sangat banyak serta kita jadi terlampau terbuka, tidak lagi mempunyai filter awal. Thailand saja yang tergantung pada pariwisata cuma memberi 57 negara, serta 19 negara masih tetap visa on arrival, ” tutur Evita.

Berkenaan resiprokal, menurut Evita, walau tak mesti seluruhnya Negara bebas visa mesti resiprokal, tetapi butuh memperjuangkan azas ini untuk negara-negara yang memanglah dari pertimbangan politik, ekonomi serta yang lain sangatlah untungkan untuk Indonesia.

“Jangan berasumsi resiprokal ini tak utama, terlebih hingga dihubungkan dengan pembatasan warga negara kita ke luar negeri. Ini salah. Usaha resiprokal ini juga untuk mendorong pelaku bisnis dalam negeri untuk jadi pemain-pemain global, ” tutupnya.