Ambruknya Gedung SD Blitar Diduga Akibat Tingginya Upeti Proyek

BLITAR- Insiden ambruknya bangunan Sekolah Basic Negeri 04 Bakung, Kecamatan Udanawu memperkuat sangkaan ada persekongkolan dalam pengadaan proyek di Kabupaten Blitar.

LSM Komite Rakyat Pembasmi Korupsi (KRPK) menuding rubuhnya bangunan sekolah itu disebabkan besarnya upeti atau setoran (fee) dalam pelaksanaan proyek yang beresiko pada penyusutan mutu bangunan.

“Melihat umur bangunan yang masih tetap dua th. pantas disangka ada penyimpangan dalam sistem pembangunan, “ tutur Koordinator KRPK Moh Triyanto, Selasa 15 Desember 2015.

Momen ambruknya gedung sekolah itu berlangsung Jumat 10 Desember 2015. Tak ada angin puting beliung. Kondisi alam cuma hujan deras yang telah berjalan teratur dua hari pada awal mulanya. Kerangka atap logam gavalum kelas 1-3 serta ruangan guru tiba tiba rubuh keseluruhan.

Semua kerangka serta genting terjun bebas ke ruang. Walau sebenarnya umur bangunan baru jalan dua th.. Tetapi, tak ada korban jiwa ataupun luka.

Hasil investigasi KRPK yang disebut jejaring organisasi ICW di lokasi Mataraman, hampir 99 % proyek fisik di Kabupaten Blitar adalah hasil perjanjian dibawah tangan.

“Dan mengakibatkan banyak bangunan yang berantakan tidak cocok usianya. Serta tentu duit negara untuk proyek fisik ini tak kecil serta pantas dipertanggungjawabkan, “ tegasnya.

Sesaat anggota DPRD Kabupaten Blitar Panoto menyebutkan bakal mengusut insiden ambruknya bangunan SD Negeri 02 Bakung. Karena legislatif mencium tanda-tanda yg tidak lumrah dalam rusaknya bangunan.

“Kalau memanglah dapat dibuktikan tak lumrah mesti dipertanggungjawabkan. Namun bila memanglah bencana alam tentu cukup hanya melakukan perbaikan rusaknya, “ tutur Panoto.

Sesaat Kepala Bagian TK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Muhajirin menyatakan, rubuhnya empat atap bangunan dikarenakan bencana alam. Ia bersikukuh hujan deras sepanjang tiga hari menyebabkan kerangka baja ringan (galvalum) tak dapat menahan beban.

“Ini musibah alam. Serta kita telah bekerjasama dengan BPBD untuk mengatasi permasalahan ini, “ katanya.