DEPOK – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanti sistem masalah lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Untuk PKS, sistem persidangan di MKD sekarang ini telah jelas benderang.
“Kalau kata Menteri Rizal Ramli kan ini yang berlangsung yaitu pertarungan antar geng. Namun kami setuju di PKS kita serahkan pada MKD, ” kata anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Dapil Depok-Bekasi, Mahfudz Abdurrahman, Sabtu (28/11/2015).
Mahfudz menilainya, yang dikerjakan Menteri ESDM Sudirman Said dengan menyadap rekaman hal yg tidak etis. Tetapi, ia menyanggah bila PKS dimaksud membela Ketua DPR Setya Novanto dalam masalah ini, lantaran PKS berlaku objektif serta seimbang.
“Sudirman Said ini lakukan penyadapan tidak etis juga. Berarti entrepreneur bercakap juga, atau petinggi siapa juga bercakap itu kan hal umum bebas-bebas saja bahan obrolannya. Yang jadi masalah kan ini direkam. Dari sebagian pojok kami mempunyai catatan, dibalik itu ada kebutuhan, ” tuturnya.
Mahfudz memberikan, situasi kebatinan diantara beberapa anggota dewan berkenaan masalah itu selama ini tak memengaruhi kemampuan beberapa wakil rakyat. Menteri ESDM, kata dia, juga butuh dikerjakan pembuktian.
“Enggak punya pengaruh. pimpinan DPR kan kolektif kolegial. Kita seimbang, mana yang jadi satu catatan selebihnya kita serahkan dalam sistem persidangan. Masalah legal standing juga sebagai ilegal jadi catatan. Content perbincangan seperti itu jadi masalah direkam di kembangkan diopinikan, ” tuturnya.
(Sikibet.com)
No comments:
Post a Comment